UMKM Perdana Ekspor Ditagih Rp 118 Juta, Gara-gara Minim Sosialisasi?

Jakarta – Kisah pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) yang mendapat tagihan Rp 118 juta itu ramai menjadi sorotan di media sosial baru-baru ini. Tagihan tersebut muncul usai komoditas ekspor sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad merasa prihatin atas peristiwa hal yang menimpa UMKM. Dia menilai apabila hal ini terus terjadi, UMKM dalam negeri tidak bisa naik kelas.

“Kalau ada hambatan ini terus terjadi maka UMKM kita tidak akan akan naik kelas. Padahal 98% ekonomi Indonesia berada di UMKM. Seharusnya sebelum ditagih Rp 118 juta perlu diklarifikasi terlebih dahulu mengenai produk yang di ekspor serta upaya untuk perbaikan kode HS,” kata Tauhid.

Dia mengatakan memang perlu adanya pendampingan dari pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan untuk pelaku UMKM yang perdana ekspor. Selain itu, penting juga untuk mengadakan sekolah ekspor lagi UMKM di tiap provinsi atau daerah.

“Bukan hanya di pusat karena produk UMKM berbasis sumberdaya alam banyak di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny menilai kejadian tersebut bisa muncul karena kurangnya sosialisasi soal ekspor ke pelaku UMKM. Sebelumnya, dia merasa prihatin dengan peristiwa yang menimpa pelaku UMKM tersebut.

“Pertama, saya prihatin. Kedua, ini muncul karena tidak adanya sosialisasi atau memberikan pengetahuan tentang ekspor kepada UMKM. Pemerintah mulai dari Kementerian Perdagangan, dari Bea Cukai, dari pajak itu harus memberikan sosialisasi karena pintunya itu,” kata Hermawati kepada detikcom, Senin (27/11/2023).

Menurutnya, dari dulu sampai detik ini, sosialisasi soal ekspor kepada pelaku UMKM belum masif. Dia juga bilang belum ada lembaga yang peduli soal perdagangan ekspor UMKM.

Untuk kasus tersebut, memang sudah seharusnya pemerintah turun tangan. Dia bilang, biaya tagihan yang besar bisa saja berdampak pada keberlangsungan usaha tersebut. Apalagi misalnya hasil penjualan yang tidak sebesar dengan tagihannya.

“Masalahnya kan belum tentu untungnya segitu sehingga dipotong segitu berarti profitnya semakin kecil. Kalau saya, jujur prihatin. Seharusnya pemerintah turun tangan. Nah bagus sekarang apa-apa bisa viral melalui media sosial sehingga akhirnya mungkin mereka menggunakan alasan itu, tapi kan belum ada lembaga yang peduli perdagangan seperti ini,” jelasnya.

Untuk itu, dia pun memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM sebelum mengekspor. Pertama, harus mengetahui biaya pengeluarannya apa saja, selain komoditi ekspor. Di antaranya, biaya ekspedisi muatan kapal laut, biaya untuk perusahaan forwarding, hingga biaya kargo.

“Karena nanti bill of lading (konosemen) akan muncul nilainya. Dari situ akan muncul lagi ekspornya berapa nah itu UMKM harus tahu itu dulu baru menentukan harga, tujuannya ke mana. Karena masing-masing negara harga berbeda-beda,” ujarnya.

Selain itu, perlunya ada kesepakatan atau perjanjian kontrak dagang secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut, Hermawati bilang harus tertulis jelas hal-hal yang bisa merugikan pelaku usaha UMKM. Memang hal seperti ini perlu didampingi atau konsultasi terlebih dahulu. https://ujiemisiapel.com

Dia pun menegaskan bahwa pelaku UMKM sebaiknya untuk mempelajari atau mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang yang berpotensi merugikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*